Dokter Benjamin Membuka diri bila ada laporan pengaduan sekolah negeri yang mewajibkan siswanya membayar atau ada iuran khusus.
SIDOARJO – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto, M.A.R.S., membuka diri setiap saat bila ada laporan atau pengaduan sekolah negeri yang mewajibkan siswanya membayar atau ada iuran khusus. Bahkan Benjamin siap bersama-sama wali murid mendatangi sekolah yang bersangkutan.
Demikian disampaikan Benjamin Kristianto saat tatap muka dengan anggota Yayasan Sosial Sapu Jagat Nusantara dan Sahabat Benjamin di Terrace Abah Choi, Sidoarjo, Senin (1/11) malam. Tatap muka ini dalam rangkaian Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Masa Reses III tahun 2021. Benjamin anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan (dapi) II Sidoarjo.
Tatap muka yang dipandu Ketua Umum Sapu Jagat Nusantara, Hj. Sri Setyo Pertiwi, ini dihadiri puluhan warga. Acara dibuka dengan sambutan oleh Ketua DPC Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Sidoarjo, Den Bagus Adi Marjono.
Menjawab pengaduan peserta tatap muka tentang iuran khusus di SLTA, Benjamin yang komisinya membawahi bidang pendidikan ini mengatakan bahwa semua siswa dibebaskan dari biaya atau iuran.
“Sekarang SLTA langsung di bawah provinsi (Pemerintah Provinsi Jawa Timur). Saya garis bawahi tidak boleh ada sekolah yang menarik biaya kepada siswanya. Ingat, tidak boleh ada tarif apa pun,” kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini.
Benjamin meminta bila ada sekolah yang menarik biaya atau iuran supaya melaporkan kepada dirinya atau ke Yayasan Sosial Sapu Jagat Nusantara untuk didata kemudian didatangi beramai-ramai.
“Kalau ada temuan seperti itu undang media, kita datangi bersama-sama sekolah tersebut, kita tanya untuk apa ada biaya-biaya itu karena semua gratis,” kata Benjamin yang sudah tiga periode ini menjadi anggota DPRD Jatim.
Memang diakui Benjamin, di satu sisi ada dilema di mana ternyata adanya biaya-biaya tersebut berdasarkan kesepakatan dengan wali murid. “Balik lagi ke wali murid, kalau ternyata tarikan-tarikan tersebut memberatkan bilang berat, tidak usah disepakati,” kata Benjamin.
Dikatakan Benjamin, sejauh ini memang ada pihak sekolah yang menarik biaya ke wali murid dengan dalih beli seragam. Untuk hal ini Benjamin siap mengusulkan ada anggaran untuk seragam di APBD Prov. Jawa Timur, katakanlah setiap siswa mendapat dua potong, sehingga tidak ada alasan dari pihak sekolah untuk mencari-cari dana dengan dalih beli seragam.
Juga menjawab usulan peserta tatap muka seyogyanya dalam satu kecamatan ada SLTA Negeri, Benjamin mengaku sudah memperjuangkan. Sejauh ini tidak semua kecamatan terdapat SLTA Negeri.
“Kalau satu kecamatan ada puskesmas, kenapa tidak dalam satu kecamatan setidaknya ada satu SLTA atau SMK Negeri. Biar siswa tidak jauh-jauh,” kata pemlik RS Sheila Medika di Sedati, Sidoarjo ini.
Lebih parah lagi, lanjut Benjamin, sudah tidak ada SLTA Negeri di satu kecamatan, masih ditambah dengan sistem zonasi.
“Dengan adanya zonasi lebih kacau lagi. Saya sering berdebat tentang pendidikan, dan saya sampaikan kalau ingin pendidikan maju janganlah mempersulit siswa,” tandas dokter lulusan Universitas Padjajaran, Bandung. (Sumber: Sidoarjo kini.com)
